Perpanjangan SIO Operator Forklift: Panduan Agar Lisensi K3 Tidak Kedaluwarsa

Posted by Admin 21 November, 2026 0 komentar

Setiap operator forklift pasti tahu bahwa mengoperasikan alat ini butuh izin. Namun, banyak yang baru sadar masa berlakunya hampir habis ketika audit K3 sudah di depan mata atau ketika perusahaan menanyakan kartu lisensi. Artikel ini merangkum hal-hal yang perlu diketahui tentang perpanjangan SIO atau Lisensi K3 operator forklift: dasar hukum, masa berlaku, kapan harus mengajukan, dan apa saja yang perlu disiapkan.

SIO dan Lisensi K3: Apa Bedanya?

"SIO" (Surat Izin Operator) adalah sebutan yang lazim dipakai di lapangan. Dalam peraturan, istilah resminya adalah Lisensi K3, yaitu kartu tanda kewenangan untuk bertugas sebagai teknisi, operator, atau juru ikat (rigger) di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Forklift termasuk pesawat angkut, sehingga operatornya wajib memegang Lisensi K3 sesuai jenis dan kualifikasinya.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Aturan ini juga melarang pengusaha atau pengurus mempekerjakan operator yang tidak memiliki Lisensi K3 (Pasal 171 ayat 1). Artinya, tanggung jawab ada di dua pihak: operator dan perusahaan tempat ia bekerja.

Masa Berlaku dan Batas Waktu Pengajuan

  • Masa berlaku: 5 tahun sejak diterbitkan.
  • Perpanjangan: dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 5 tahun.
  • Batas pengajuan: permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku habis (Pasal 162).

Saran praktis: jangan menunggu mendekati 30 hari. Proses penjadwalan, pelatihan atau uji kompetensi (bila diperlukan), dan penerbitan membutuhkan waktu. Catat tanggal kedaluwarsa di kalender dan mulai urus 2 sampai 3 bulan sebelumnya.

Lisensi Terkait dengan Perusahaan

Satu hal yang sering terlewat: Lisensi K3 terkait dengan perusahaan yang mengajukan permohonannya. Jika seorang operator pindah kerja, lisensinya tidak otomatis berlaku untuk perusahaan baru. Perlu penyesuaian melalui permohonan dari perusahaan tempat ia bekerja berikutnya. Karena itu, perpanjangan idealnya diajukan melalui perusahaan, bukan sekadar urusan pribadi operator.

Percayakan Pada Perusahaan Jasa K3 Untuk Perpanjangan Lisensi

Dalam proses perpanjangan Lisensi K3 atau Sio Forklift melalui website temank3 Kemnaker, para pemegang Lisensi ataupun pihak perusahaan yang ingin mengurus perpanjangan langsung di temank3 sering terkendala kesulitan tata caranya. Oleh karena itu, solusi anti ribet adalah menggunakan layanan jasa kami, PT Betracom untuk mengurus perpanjangan lisensi. Anda bisa klik Website Betracom.co.id dan menghubungi team marketing kami untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

Cara Memeriksa Keaslian dan Kelas Lisensi

Kartu yang asli saja belum cukup. Pasal 141 ayat (2) Permenaker 8/2020 mengatur bahwa pesawat angkat dan angkut harus dioperasikan oleh operator dengan kualifikasi yang sesuai jenis dan kapasitas alat. Saat verifikasi, cocokkan data di TemanK3 dengan kartu fisik: nama, jenis lisensi, kelas, perusahaan, dan masa berlaku.

Risiko Jika Lisensi Kedaluwarsa

  • Operator tidak sah mengoperasikan forklift dan perusahaan melanggar larangan mempekerjakan operator tanpa lisensi.
  • Temuan saat pemeriksaan atau audit K3, yang dapat berujung pada sanksi bagi perusahaan.
  • Risiko kecelakaan kerja meningkat jika kompetensi tidak diperbarui.
  • Klaim asuransi dapat terganggu bila terjadi insiden dan operator tidak berlisensi.

Catatan Regulasi Terbaru

Pada 2026 terbit Permenaker Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku 3 Juli 2026 dan kemudian diubah dengan Permenaker Nomor 15 Tahun 2026. Berdasarkan catatan JDIH BPK, peraturan ini mencabut sebagian Permenaker 8/2020, yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 141 ayat (4), dan Pasal 173 ayat (3), yang berkaitan dengan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 serta pemeriksaan dan pengujian. Ketentuan tentang masa berlaku dan perpanjangan Lisensi K3 tidak termasuk pasal yang dicabut. Meski demikian, halaman BPK menampilkan label status yang bisa membingungkan, sehingga sebelum mengajukan sebaiknya konfirmasi prosedur terbaru ke dinas ketenagakerjaan atau penyelenggara pelatihan yang terdaftar.

Penutup

Perpanjangan SIO forklift pada dasarnya soal disiplin waktu: ketahui tanggal kedaluwarsa, ajukan jauh sebelum batas 30 hari, dan pastikan perusahaan ikut mengurus. Lisensi yang aktif melindungi operator, perusahaan, dan semua orang di area kerja.

Sumber

 


Baca Selengkapnya ....

Pengelolaan Air Limbah: Dari Sumber hingga Pemulihan Sumber Daya

Posted by Admin 0 komentar

Pengelolaan Air Limbah: Dari Sumber hingga Pemulihan Sumber Daya

 21 Nov 2026 · @Pusdiklatk3.com

 


Pendahuluan

Air limbah yang tidak diolah akhirnya kembali ke tubuh kita lewat air tanah, sungai, dan makanan, dan Indonesia masih tertinggal dalam mengelolanya.

Menurut WHO Indonesia, lebih dari 30 juta orang Indonesia belum memiliki sanitasi yang dikelola dengan aman. Hingga 2024, hanya 10,2% rumah tangga yang memiliki fasilitas yang memisahkan limbah manusia dari orang dan lingkungan. Seorang pakar dari Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menyebut angka itu terendah di ASEAN.

Akibatnya terasa langsung. Buang air besar sembarangan dan air limbah yang tidak diolah dapat mencemari pasokan air dan menyebarkan penyakit diare seperti kolera, sebagaimana dicatat UNICEF Indonesia. Artikel ini menguraikan sumber air limbah, tahapan pengolahannya, aturan yang berlaku di Indonesia, serta tantangan dan solusinya.

Sumber dan jenis air limbah

Air limbah berasal dari empat sumber utama, dan masing-masing menuntut cara pengolahan yang berbeda.

Sumber

Contoh

Pencemar utama

Domestik

Kakus, dapur, kamar mandi, cucian

Bahan organik, bakteri patogen, nutrien (nitrogen dan fosfor), deterjen

Industri

Tekstil, makanan dan minuman, logam, kimia

Bahan organik tinggi, logam berat, zat warna, pelarut, suhu tinggi

Pertanian dan peternakan

Aliran air sawah, kotoran ternak

Pupuk, pestisida, bahan organik

Limpasan perkotaan

Air hujan dari jalan dan atap

Minyak, sampah, logam, sedimen

Di Indonesia, peraturan pengelolaan air limbah domestik membagi air limbah domestik menjadi dua kelompok: air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). Air limbah kakus paling berisiko bagi kesehatan karena membawa patogen. Air limbah non kakus lebih ringan, tetapi tetap mengandung sabun, minyak, dan sisa makanan.

Indikator yang lazim dipakai untuk menilai tingkat pencemaran antara lain BOD (kebutuhan oksigen biokimia), COD (kebutuhan oksigen kimia), TSS (padatan tersuspensi), pH, serta minyak dan lemak. Semakin tinggi BOD dan COD, semakin banyak oksigen terlarut yang habis di badan air dan semakin berat kondisi ikan serta organisme lain.

Tahapan pengolahan

Pengolahan berjalan bertahap: tiap tahap menyingkirkan jenis pencemar yang berbeda, sementara lumpur dari prosesnya diolah terpisah.

[embed: node/c89d7938-e093]

Air mengalir lurus melewati empat tahap, sedangkan lumpur dari tahap primer dan sekunder diarahkan ke jalur pengolahan lumpur.

  1. Pendahuluan. Saringan menahan sampah kasar, penangkap pasir mengendapkan pasir dan kerikil, dan pemisah minyak dan lemak menahan lemak yang bisa menyumbat pipa. Aturan 2025 mewajibkan unit pemisah minyak dan lemak bila air limbah mengandungnya.
  2. Primer. Air dibiarkan tenang di bak pengendap sehingga padatan tersuspensi turun sebagai lumpur dan benda ringan mengapung.
  3. Sekunder (biologis). Mikroba menguraikan bahan organik terlarut, yang diukur sebagai BOD dan COD. Teknologinya dapat berupa sistem biologis aerobik (dengan oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen), stabilization pond, atau constructed wetland; keempatnya tercantum sebagai alternatif dalam Permen LH/BPLH 11/2025.
  4. Tersier. Penyaringan lanjutan dan disinfeksi, misalnya dengan klorin atau sinar ultraviolet, menurunkan jumlah kuman sebelum air dibuang atau dimanfaatkan.
  5. Pengolahan lumpur. Lumpur dari tahap primer dan sekunder dikentalkan dan dikeringkan, lalu dimanfaatkan atau dibuang dengan aman.

Regulasi dan baku mutu di Indonesia

Sejak 9 September 2025, baku mutu air limbah domestik diatur dalam Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025, yang mencabut Permen LHK P.68/2016 yang lama. Informasi ini penting karena banyak buku dan artikel masih merujuk aturan 2016.

Menurut dokumen peraturan di JDIH Kementerian LH, aturan baru ini memuat hal-hal berikut:

  • Setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib mengolahnya sebelum dilepas ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali.
  • Baku mutu dibedakan menurut tujuan pelepasan: ke badan air, drainase atau irigasi, serta pemanfaatan untuk penyiraman, pencucian, resapan, dan penahan intrusi air laut.
  • Standar teknologi ditetapkan berdasarkan volume air limbah, mulai dari tangki septik atau unit pengolahan yang sesuai SNI hingga teknologi biologis aerobik dan anaerobik, stabilization pond, dan constructed wetland.
  • Air limbah yang mengandung minyak dan lemak wajib melewati unit pemisah minyak dan lemak.
  • Untuk sistem pengolahan terintegrasi, baku mutu dihitung dengan metode neraca massa.
  • Ketentuan pengolahan dan pemantauan dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan atau SPPL.

Pelaku usaha yang sudah memiliki Persetujuan Teknis atau SPPL dengan baku mutu berbeda wajib menyesuaikan paling lama dua tahun sejak aturan berlaku, yaitu sampai sekitar September 2027.

Dari sisi penyelenggaraan layanan, Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Dalam contoh peraturan daerah yang mengacu padanya, SPALD dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, BUMD, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan. Sistemnya terbagi menjadi SPALD setempat (SPALD-S), yang mengolah air limbah di lokasi sumber, dan SPALD terpusat (SPALD-T), yang mengalirkan air limbah lewat jaringan pipa ke instalasi pengolahan.

Air limbah industri tidak termasuk dalam aturan ini. Industri mengikuti baku mutu sektoral tersendiri sesuai jenis kegiatannya.


 Tantangan dan solusi

Hambatan terbesar bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal tangki septik yang tidak kedap, lumpur tinja yang tidak diolah, perilaku, dan kapasitas tenaga ahli.

Tantangan

  • Tangki septik yang tidak kedap. Sebuah kajian nasional berbasis Susenas 2018 mencatat bahwa banyak rumah tangga menyebut sistem sanitasinya "tangki septik", padahal sebagian tidak kedap sehingga limbah meresap ke tanah.
  • Lumpur tinja yang tidak terolah. WHO menemukan risiko berupa pembuangan lumpur tinja tanpa diolah, luapan dari saluran tersumbat, dan petugas sanitasi yang tidak mendapat alat pelindung diri.
  • Perilaku dan norma sosial. UNICEF menilai mengubah perilaku, dimulai dari kemauan politik untuk membangun norma baru, sebagai salah satu tantangan terbesar sanitasi aman.
  • Kapasitas tenaga ahli. IATPI menyoroti bahwa pekerjaan infrastruktur sanitasi selama ini dapat dikerjakan siapa saja, sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan belum terjamin.

Solusi

  • Perencanaan sanitasi aman (SSP). Pemerintah dan WHO menerapkan pendekatan yang menilai risiko di seluruh rantai sanitasi, dari toilet hingga pengolahan dan pembuangan atau pemanfaatan hasil olahan. Peserta pelatihan mengusulkan perbaikan tangki septik dan drainase, prosedur penanganan limbah yang jelas, dan edukasi masyarakat.
  • Memadukan sistem setempat dan terpusat. Wilayah padat dapat memakai SPALD-T, sedangkan wilayah lain tetap memerlukan SPALD-S yang kedap, dengan layanan sedot tinja berkala dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
  • Pemanfaatan kembali. Permen LH/BPLH 11/2025 membuka jalur pemanfaatan air limbah olahan, misalnya untuk penyiraman dan pencucian, sehingga air tidak langsung terbuang.
  • Sertifikasi dan penguatan SDM. Kompetensi perencana, operator IPAL, dan petugas lapangan perlu dijamin lewat sertifikasi, termasuk keselamatan kerja.

Penutup

Mengelola air limbah berarti menjaga air yang kita minum dan gunakan sehari-hari. Dengan hanya 10,2% rumah tangga yang memiliki sanitasi dikelola aman, pekerjaan terbesar ada di hulu, yaitu memastikan setiap rumah, usaha, dan kawasan mengolah limbahnya sesuai standar yang kini diatur Permen LH/BPLH 11/2025.

Langkah praktis bagi pembaca: periksa apakah tangki septik di rumah kedap dan disedot berkala, pastikan usaha atau gedung yang Anda kelola memiliki IPAL dan memantau mutu efluennya, serta dukung layanan pengolahan lumpur tinja di daerah masing-masing.

Sumber

 


Baca Selengkapnya ....

Jadwal Pelatihan OPLB3 dan PLB3

Posted by Admin 27 Maret, 2025 0 komentar

 Jadwal Pelatihan OPLB3

Jadwal PLB3 sama, digabung dengan OPLB3





Baca Selengkapnya ....

Training POPAL

Posted by Admin 26 Maret, 2025 0 komentar

TRAINING POPAL

Training POPAL adalah pelatihan untuk menjadi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL). Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola air limbah. 

Manfaat Training POPAL 

  • Mendapatkan sertifikasi profesi di bidang lingkungan dari BNSP
  • Mampu menyusun rencana, mengoperasikan, dan mengoptimalkan instalasi air limbah
  • Mampu melakukan perawatan instalasi air limbah
  • Mampu melaksanakan tanggap darurat dalam pengoperasian instalasi air limbah

Topik-topik Training POPAL

  • Analisis tingkat pencemaran air limbah
  • Operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
  • Perencanaan pemantauan kualitas air limbah
  • Identifikasi bahaya dan tindakan K3 dalam pengolahan air limbah

Persyaratan Training POPAL

  • Memiliki pengalaman kerja di bidang operasional pengolahan air limbah
  • Memiliki ijazah SMA atau SMK

POPAL dan PPPA (Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air Limbah) adalah petugas yang berperan penting dalam pengolahan air limbah. 

JADWAL Training

POPAL , di sini !

PPPA , di sini !


Baca Selengkapnya ....

Pengolahan Air Limbah

Posted by Admin 0 komentar

Pengolahan Air Limbah

Pengertian

Pengolahan Air Limbah adalah proses pembersihan dan pengubahan air yang terkontaminasi menjadi air yang lebih bersih dan aman untuk dikembalikan ke lingkungan melalui berbagai metode fisik, kimia, dan biologis. 

Metode Pengolahan Air Limbah:

  • Pengolahan Fisik: Memisahkan partikel padat dan zat-zat yang mudah dipisahkan secara fisik, seperti penyaringan, pengendapan, dan flotasi.
  • Pengolahan Kimia: Menggunakan zat kimia untuk mengendapkan, menghilangkan, atau mengubah zat pencemar, seperti koagulasi, oksidasi, dan penukar ion.
  • Pengolahan Biologi: Memanfaatkan mikroorganisme untuk memecah zat organik dan menghilangkan pencemar, seperti proses aerobik dan anaerobik. 

Tahapan Pengolahan Air Limbah:

  • Pengolahan Awal (Preliminary Treatment): Penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar seperti pasir, kerikil, dan sampah. 
  • Pengolahan Primer (Primary Treatment): Pengendapan partikel padat yang lebih berat dan pemisahan minyak dan lemak. 
  • Pengolahan Sekunder (Secondary Treatment): Pengolahan biologis untuk menghilangkan zat organik terlarut. 
  • Pengolahan Tersier (Tertiary Treatment): Pengolahan lanjutan untuk menghilangkan nitrogen, fosfor, dan zat-zat lain yang mungkin masih ada. 

Manfaat Pengolahan Air Limbah:

Mencegah pencemaran air, Mengurangi risiko penyakit akibat air limbah yang tidak terolah, Meningkatkan kualitas air, Menjaga kelestarian lingkungan, Memungkinkan penggunaan kembali air limbah yang telah diolah. 

Contoh Pengolahan Air Limbah di Jakarta:

  1. Revitalisasi pengolahan air limbah pada 46 titik Rumah Pompa dengan pemasangan tangki septik yang kedap dan dapat mengolah air limbah domestik. 
  2. Pemanfaatan greywater (air limbah rumah tangga) untuk keperluan non-potable seperti menyiram tanaman dan membilas toilet. 
  3. Penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah domestik dan industri. 



Baca Selengkapnya ....

Perbedaan PLB3 dan OPLB3

Posted by Admin 25 Maret, 2025 0 komentar


Pengertian

PLB3 adalah singkatan dari Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sedangkan OPLB3 adalah singkatan dari Operator Pengelola Limbah B3. Keduanya adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 

Perbedaan PLB3 dan OPLB3:

  • PLB3 bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3 secara keseluruhan Atau bisa disebut Pengawas, mengawasi Petugas OPLB3.
  • OPLB3 bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3 secara operasional.

Tanggung jawab PLB3 dan OPLB3 Mengidentifikasi sumber limbah B3, Melakukan analisis limbah B3, Menilai tingkat pencemaran lingkungan, Melakukan tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3.

Sertifikasi

Sertifikat PLB3 dan OPLB3 dikeluarkan oleh BNSP melalui Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang bekerja sama dengan Perusahaan Penyelenggara diklat atau Pelatihan, salah satunya PT. Betracom Gemilang Nusa.

Jadi untuk mendapatkan sertifikat BNSP, peserta harus mengikuti serangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara seperti PT. Betracom Gemilang Nusa, selama dua hari. Dalam Dua hari tersebut peserta mendapatkan diklat dan juga pra-asesment yang harus diikuti peserta. Setelah itu Perusahaan Penyelenggara mengeluarkan sertifikat Diklat sebagai salah satu syarat mengikuti Uji kompetensi. Kemudian mengikuti Uji kompetensi BNSP bersama LSP yang telah ditunjuk BNSP selama satu hari sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan sertifikat PLB3 dan OPLB3.


Pelatihan PLB3 dan OPLB3

Pelatihan PLB3 dan OPLB3 dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan, seperti PT. Betracom Gemilang Nusa. 

Pelatihan OPLB3 dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi karyawan, pegawai, dan pekerja profesional. 

Pelatihan limbah B3 sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pembuangan limbah B3 memiliki pemahaman yang memadai. 


Jadwal Pelatihan OPLB3 - Klik di sini !

Jadwal Pelatihan PLB3 - Klik di sini !



Baca Selengkapnya ....

Bekerja Pada Ketinggian - Latar Belakang, Regulasi, Sertifikasi, Jenis-Jenis dan Peralatan Ketinggian

Posted by Admin 0 komentar



 

Latar Belakang

Bekerja pada ketinggian memiliki resiko yang sangat tinggi. Karena pekerjaan berada di ketinggian, potensi untuk jatuh yang mengakibatkan kematian atau cedera adalah sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan keahlian keselamatan khusus ketika bekerja di ketinggian. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja di ketinggian wajib memiliki tenaga kerja yang sudah memiliki pengetahuan, wawasan dan keahlian keselamatan kerja ketika mereka bekerja di ketinggian.

Dalam upaya untuk mendapatkan tenaga kerja tersebut, perusahaan harus merekrut tenaga kerja yang sudah teruji atau kompeten dengan dibuktikan sertifikat bekerja di ketinggian. Sertifikat bekerja di ketinggian diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan ada juga diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perusahaan boleh memilih di antara keduanya, namun yang paling sering digunakan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh kementrian tenaga Kerja karena sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Namun tetap disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang memiliki proyek mereka menginginkan sertifikasi yang mana. Pada dasarnya sama dan isinya juga sama.

Regulasi Bekerja Pada Ketinggian

Bekerja pada ketinggian diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 9 Tahun 2016. Selain itu, ada juga beberapa undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan bekerja pada ketinggian. Di antaranya adalah:

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
  • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 Berfokus pada perbedaan tinggi dan potensi jatuh, Tidak membatasi ketinggian, Memberikan standar bekerja di ketinggian. 

 

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bekerja di ketinggian:

  1. Menggunakan alat pengaman diri (APD) yang sesuai
  2. Melakukan penilaian risiko
  3. Menjalani pelatihan dan mendapatkan sertifikasi
  4. Mengawasi pekerjaan
  5. Melakukan inspeksi dan perawatan alat secara teratur
  6. Menyusun rencana evakuasi darurat
  7. Melaporkan kecelakaan segera

 Jenis Sertifikasi Bekerja Pada Ketinggian Kemnaker RI:

  1. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT). Tenaga Kerja Bangunan Tinggi berfokus pada pekerjaan ketinggian dengan ada nya alas/dasar kerja tetap (ada dasar kaki berpijak) seperti perancah, gondola, tangga dan lain-lain, dan tidak adanya pekerjaan yang menggunakan akses tali (seperti bergelantungan di tali). Tenaga Kerja Bangunan Tinggi dibagi lagi menjadi 2 kelas yaitu Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 (TKBT 1) dan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2). Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 merupakan tingkatan paling dasar, dilaksanakan selama 2 hari. dan mencakup beberapa praktek keselamatan. Ini biasanya diperuntukan bagi pekerja dengan tingkat resiko yang rendah, atau untuk tetamu yang hendak berkunjung ke proyek ketinggian. Adapun Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2) mencakup semua pengetahuan dan keahlian bekerja di ketinggian dengan tetap masih ada alas dasar/ alas tetap, seperti perancah, gondola, tangga, dan lain-lain. Biasanya Sertifikat TKBT 2 ini yang dipakai untuk tender proyek-proyek konstruksi bangunan. Pendidikan minimal yang diperlukan untuk TKBT 2 adalah Sekolah Dasar (SD) dan lama pelatihan 3-4 hari.
  2. Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK). TKPK dipakai untuk semua pekerjaan TKBT 2 dan ditambah dengan pekerjaan yang menggunakan akses tali, serta penyelamatan Rescue korban kettinggian. TKPK dibagi lagi menjadi 3 kelas yaitu:
    • Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 1 (TKPK 1), mencakup untuk semua pekerjaan TKBT 2 dan semua akses tali dan juga pengatahuan dan praktek membuat angkur. Pendidikan Minimal Sekolah Dasar (SD). durasi pelatihan 5-6 hari. TKPK 1 diwajibkan bagi para tenaga kerja yang bekerja di ketinggian dengan menggunakan akses tali pada pekerjaannya.
    • Tenaga Kerja Pada KetinggianTingkat 2 (TKPK 2). TKPK 2 adalah kelanjutan dari TKPK 1. Syarat mengikuti pelatihan ini adalah telah memiliki sertifikat TKPK 1. Dalam pelatihan TKPK 2, akan direview kembali segala pengetahuan dan juga praktek TKPK 1, ditambahkan dengan tindakan resque atau penyelamatan korban di ketinggian, dan lebih mahir membuat angkur dan juga untuk mengawasi tenaga kerja TKPK  1 dalam membuat angkur.. Minimal pendidikan SMP atau sederajat untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ini. TKPK 2 sudah bisa mengawasi Tenaga Kerja TKPK 1 ketika mereka bekerja (Menjadi Pengawas /Mandor pekerjaan ketinggian), dan juga team Resque. Sertifikat ini diperlukan juga untuk trainer yang mengajar pekerjaan ketinggian dengan syarat sudah memiliki sertifikat lainnya yaitu Trainer of Trainer (TOT) bidang Bekerja di Ketinggian (LIngkungan Berbahaya), dengan pendidikan minimal D3 atau sederajat.
    • Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 3 (TKPK 3). Ini tingkatan kelanjutan dari TKPK 2, jadi peserta harus memiliki Sertifikat TKPK 2 terlebih dahulu. Sertifikasi ini diperlukan untuk Mandor, Manager Proyek, Tim Resque, dan Trainer.

 

Peralatan Keselamatan Bekerja Pada Ketinggian.

Di samping tenaga kerja sudah disertifikasi, hal yang jarang diperhatikan oleh perusahaan adalah peralatan keselamatan untuk para tenaga kerja itu sendiri. Sama saja nol sekalipun peserta sudah disertifikasi semata hanya untuk lolos dari tender. Adalah sangat bijak bila perusahaan memiliki peralatan keselamatan untuk para pekerja ketinggian ini, baik milik sendiri (membeli) atau pun boleh menyewa ketika hanya ada proyek di ketinggian.

Di antara peralatan keselamatan ketinggian adalah:

Peralatan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (TKBT 2):

  • APD standar (Helmet, sarung tangan, cover all/wearpack, kacamata bila diperlukan)
  • Fullbody harnest
  • Double hook lanyard
  • Pemosisi kerja
  • SRL/Tarik ulur otomatis
  • Mobile fall arester
  • Tali kernmantel
  • Tali prusik potongan
  • Tali weabing
  • Angkur strap
  • Karabiner
  • Pulay/ katrol

Peralatan Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 1 (TKPK 1)::

  • APD standar (Helmet, sarung tangan, cover all/wearpack, kacamata bila diperlukan)
  • Full body harnest
  • Alat naik dada
  • Alat naik tangan
  • Alat turun
  • Mobile fall arester
  • Footloop
  • Angkur strap
  • Tali kernmantel
  • Carabiner
  • Tali prusik
  • Tali weabing
  • Pulay

 

Jadwal Pelatihan TKBT 2 bisa klik Di Sini !

Jadwal Pelatihan TKPK bisa klik Di Sini !

 

 


Baca Selengkapnya ....
Buat Akun Email Google | Copyright of PUSDIKLAT K3.